 |
| Ket Foto Ilustrasi |
Makassar, Likingnews.com | - Dugaan praktik ilegal di sektor BBM bersubsidi di Sulawesi Selatan khususnya di Makassar kembali mencuat. Dan kali ini menyeret nama perusahaan PT Wisan Petro Energi sebagai ‘pemain yang memonopoli di bidang distribusi BBM di laut dan terbukti memiliki empat kapal SPOB yang melakukan monuver monuver transaksi pembelian BBM solar dilaut. .Walaupun berbagai media dan aktivis telah mengangkat kasus mafia BBM yang melibatkan perusahaan ini, PT Wisan tampaknya tak tersentuh oleh hukum. Apakah pihak Kapolda dan Kejati sudah tuli dan buta Tidak mendengar dan Melihat jerih paya para kami sebagai pilar ke 4 dari demokrasi yang memperjuangkan dan menyelematkan uang negara.
Sorotan tertuju pada kontrak langsung yang diberikan PT Pelni Cabang Makassar kepada PT Wisan untuk menyuplai kebutuhan BBM semua kapalnya di Pelabuhan Soekarno Hatta. Kontrak ini menuai kontroversi karena sudah berulang kali media mengangkat dugaan pelanggaran yang dilakukan PT Wisan di bidang BBM.
"PT Wisan memiliki track record sebagai mafia BBM. Itu terbukti dari maraknya berbagai macam media online yang menyoroti namun PT wisan tetap kebal dari hukum.
Pengakuan Muh. Jabir, mantan Kacab PT Pelni Makassar, yang mengatakan bahwa pemberian kontrak ke PT Wisan dilakukan melalui penunjukan langsung (PL) menguatkan kecurigaan publik. Terlebih lagi, PT Wisan disebut memiliki jaringan luas dengan mafia BBM, mulai dari pengumpul di daerah hingga pengambil Avtur ilegal di Bandara Sultan Hasanuddin.
Terpantau di lapangan, kapal PT Pelni, Ciremai, baru baru sedang melakukan pengisian BBM oleh kapal SPOB milik PT Wisan. Proses ini dijaga ketat oleh oknum TNI, menimbulkan kecurigaan terhadap adanya sesuatu yang dicemaskan.
Permintaan Tindakan Tegas:
APH (Aparat Penegak Hukum) di Sulsel, termasuk KPK, diharapkan mengusut tuntas dugaan pelanggaran yang dilakukan PT Wisan dalam menyuplai BBM Kapal PT Pelni di Pelabuhan Soekarno Hatta.
Kapolda Sulsel diminta menyelidiki adanya kemungkinan ‘main mata’ antara PT Wisan dan PT Pelni serta menegakkan hukum atas dugaan pelanggaran yang terjadi.
Situasi ini menunjukkan perlunya pengawasan yang ketat terhadap penggunaan BBM subsidi di Sulsel, khususnya dalam mencukupi kebutuhan kapal PT Pelni. Transparansi dalam pengadaan BBM dan pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk mencegah kerugian negara.( Tim Media)
0Komentar